agus joko pramono Things To Know Before You Buy
agus joko pramono Things To Know Before You Buy
Blog Article
Although because the Board Member II, he undertook the condition monetary management and accountability, specifically in the sphere of economic system and national development preparing.
Adapun pertanyaan yang disampaikan oleh para penguji, kata Agus, garis besarnya terkait dengan kapasitas personal, proyeksi untuk KPK dan bayangan tugas jika terpilih menjadi petinggi di lembaga itu.
As a result of BPK's audit, a weak Handle process in an institution might be detected, he remarked, including that the board then problems some suggestion aimed at strengthening The inner Command system.
Salah satu poin yang ditanyakan terhadapnya adalah terkait mengatasi pemberitaan negatif terhadap KPK. Agus punya caranya sendiri untuk hal itu.
"It can be an honor as well as a privilege to participate in IDI's mission to develop up and scale-up SAIs the entire world over. Hopefully, I'll provide some quantity of the collective working experience of BPK in its part of coordination within just Indonesia, throughout ASEANSAI along with Global Group throughout the INTOSAI and also the United Nations.
Furthermore, he has participated in numerous Global workshops and courses and it has contributed like a speaker in international community forums, such as the United Nations meetings on SDGs and for the INTOSAI Congress.
This "Cited by" count includes citations to the following posts in Scholar. The ones marked * might be diverse with the short article from the profile.
Alamsyah ikut bersuara saat terjadi polemik alih status pegawai click here KPK melalui tes wawasan kebangsaan pada 2021. Ia meminta pimpinan KPK menunda pelantikan pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) karena kemungkinan pelantikan itu didasarkan instrumen hukum yang cacat prosedur.
Sedangkan Anggota II membawahi bidang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara bidang perekonomian dan perencanaan pembangunan nasional.
“This is due to the normal of your state’s losses needs to be genuine and definite by measuring the standardization process and evaluating the right standard. As a result, we simply cannot full All those that aren't however stipulated from the regulation or in any existing polices,” he remarked.
Dewas KPK memutuskan Tanak tidak melanggar kode etik karena dua dari sembilan isi pesan singkat dari Tanak kepada Sihite dihapus dan tidak terungkap isi pesan tersebut selama di persidangan.
IDI's Board is made up of 10 users from different supreme audit institutions. Get to understand them far better within our "Satisfy the Board" sequence.
On this Indonesian name, there is no spouse and children title nor a patronymic, and the individual must be referred to through the given title, Pramono.
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.